PENGUMUMAN HIBAH PENELITIAN SATKER PTKIN/UIN MADURA TAHUN ANGGARAN 2026

• Diposting Oleh Admin Web LPPM
• Jumat, 27 Februari 2026
• Dilihat 67 Kali

Menindaklanjuti Pengumuman Kepala LPPM UIN Madura tentang Pembukaan Pembukaan Bantuan Penelitian Litapdimas 2026 Nomor B-5980/ In.38/PD.00.16/12/2025 tertanggal 30 Desember 2025 (link), maka disampaikan bahwa bantuan penelitian tersebut (dengan nomenklatur resmi: Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2026 Satuan Kerja PTKIN/UIN Madura) yang telah dibuka mulai 31 Desember 2025 SUDAH DAPAT DIAJUKAN PROPOSALNYA (melalui aplikasi Litapdimas) sampai dengan batas waktu 30 Maret 2026.

Adapun skema dan jenis penelitian yang disediakan adalah:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2. Penelitian Dasar Interdisipliner
3. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (Riset Group)
4. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
5. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Persyaratan pengajuan berlaku sebagaimana dalam pedoman penelitian. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa cek similarity dilakukan secara mandiri oleh peneliti dengan menyertakan hasilnya bersama proposal dan RAB. (Lihat Pelatihan User Aplikasi Compilatio.net untuk Cek Similarity Karya Ilmuah) 

Untuk jadwal seleksi dan perbaikan administrasi proposal penelitian, penilaian reviewer dan seminar proposal secara daring, rekapitulasi hasil penilaian seleksi substansi, pengumuman pemenang, revisi proposal via aplikasi Litapdimas, dan penandatanganan kontrak penelitian akan diinformasikan lebih lengkap dan jelas pada waktu berikutnya.

Untuk pedoman penelitian dan template lembar kerja penelitian Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2026 Satuan Kerja PTKIN/UIN Madura (dalam proses persetujuan sidang Senat) dapat dilihat di bawah ini (klik item):

1. Pedoman Penelitian
2. Template Cover Penelitian
3. Template Proposal Penelitian
4. Template Laporan Antara Penelitian
5. Template Laporan Penelitian Penelitian
6. Template Ringkasan Penelitian (Executive Summary)
7. Risalah Kebijakan (Policy Brief)